Jakarta | Liputan7terkini – Ijtima Ulama Indonesia menyerahkan dokumen rekomendasi kepada Presiden RI Prabowo Subianto dalam rangkaian peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang digelar di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (23/7/2026).
Penyerahan rekomendasi tersebut menjadi simbol dukungan para ulama terhadap arah pembangunan nasional sekaligus komitmen untuk terus mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berlandaskan konstitusi, nilai-nilai kebangsaan, dan kepentingan rakyat.
Dokumen Kesepakatan Ijtima Ulama Indonesia dibacakan oleh K.H. Muhidin Almanafi di hadapan Presiden Prabowo Subianto, jajaran Kabinet Merah Putih, para ulama, tokoh agama, serta ribuan kader PKB yang menghadiri peringatan Harlah bertema “Arah Baru Amanat Ekonomi Konstitusi.”
Dalam pernyataannya, para ulama, pimpinan pondok pesantren, dan tokoh agama yang tergabung dalam Ijtima Ulama Indonesia menyampaikan bahwa rekomendasi tersebut disusun setelah mencermati dinamika nasional, perubahan tatanan dunia, serta arah pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.
Mereka menegaskan bahwa rekomendasi tersebut berlandaskan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta cita-cita para pendiri bangsa.
Terdapat tiga poin utama dalam rekomendasi tersebut, yakni memperkuat negara menuju Indonesia yang berdaulat, maju, dan sejahtera melalui dukungan terhadap kebijakan strategis pemerintah, memastikan penyelenggaraan negara tetap berada dalam koridor konstitusi, keadilan, dan tata kelola pemerintahan yang baik, serta memperkuat peran ulama dalam membangun umat, bangsa, dan negara.
Ijtima Ulama Indonesia juga menyatakan dukungan terhadap berbagai langkah strategis Presiden Prabowo, mulai dari penguatan kedaulatan bangsa, pembangunan kemandirian ekonomi, percepatan industrialisasi dan hilirisasi, peningkatan ketahanan pangan dan energi, hingga pengembangan kualitas sumber daya manusia.
Selain itu, para ulama menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi moral dan keagamaan secara konstruktif dalam mengawal jalannya pemerintahan. Mereka meyakini bahwa organisasi keagamaan yang kuat akan memberikan kontribusi besar bagi persatuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat.
Usai pembacaan rekomendasi, K.H. Muhidin Almanafi menyerahkan langsung dokumen Kesepakatan Ijtima Ulama Indonesia kepada Presiden Prabowo Subianto.
Momentum tersebut menegaskan pentingnya sinergi antara ulama dan pemerintah dalam menjaga persatuan nasional serta memastikan pembangunan berjalan sesuai amanat konstitusi dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
(L7/Red)
