Gresik | Liputan7 Terkini – Komitmen untuk menjaga kondusivitas birokrasi serta memperkuat peran kontrol sosial yang profesional menjadi kesepakatan bersama dalam pertemuan antara Front Pembela Suara Rakyat (FPSR) dan Aliansi Alam Bersatu Jaya (ABJ) di wilayah Menganti, Kabupaten Gresik, Kamis (2/7/2026).
Pertemuan yang dikemas dalam suasana santai melalui kegiatan ngopi bareng tersebut dihadiri Ketua FPSR Aris Gunawan dan Presiden ABJ Miftah Zaeni, bersama sejumlah aktivis dan insan media. Keduanya sepakat memperkuat sinergi dalam menjalankan fungsi kontrol sosial secara objektif, profesional, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dalam kesempatan itu, Presiden ABJ Miftah Zaeni juga memberikan klarifikasi terkait aksi unjuk rasa yang berujung ricuh di Kecamatan Wringinanom beberapa waktu lalu. Ia menegaskan bahwa massa yang terlibat dalam aksi tersebut bukan merupakan anggota Aliansi Alam Bersatu Jaya (ABJ).
“Kejadian di Wringinanom kemarin saya sangat prihatin. Saya tegaskan, yang melakukan aksi tersebut bukan anggota Aliansi Alam Bersatu Jaya yang saya pimpin,” ujar Miftah Zaeni.
Ia menegaskan bahwa seluruh anggota ABJ selalu diarahkan untuk menjalankan fungsi kontrol sosial secara profesional, menjaga ketertiban umum, serta mengedepankan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh lembaga maupun instansi pemerintah.
“Apabila memiliki data atau temuan dugaan penyimpangan dalam birokrasi, maka langkah yang tepat adalah melaporkannya kepada aparat penegak hukum atau instansi yang berwenang agar dapat ditindaklanjuti. Jangan sampai justru menciptakan kegaduhan yang berdampak negatif di tengah masyarakat,” tegasnya.
Pernyataan tersebut mendapat apresiasi dari Ketua FPSR Aris Gunawan. Menurutnya, sinergi antarorganisasi masyarakat dan media sangat penting untuk menciptakan iklim yang kondusif sekaligus mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Saya sependapat dengan apa yang disampaikan Pak Miftah. Sesama kontrol sosial harus saling bersinergi, menjaga komunikasi yang baik, dan mengedepankan etika agar masyarakat memperoleh informasi yang benar terkait penyelenggaraan pemerintahan,” kata Aris.
Mantan aktivis 1998 itu juga menjadikan peristiwa di Wringinanom sebagai pelajaran bersama agar penyampaian aspirasi dilakukan secara santun, tertib, dan sesuai aturan yang berlaku.
“Saya tidak melarang siapa pun menyampaikan pendapat. Namun, marilah kita mengedepankan tata krama dan musyawarah. Jika ada persoalan yang masih bisa diselesaikan melalui dialog, tentu itu lebih baik daripada menimbulkan kegaduhan,” ujarnya.
Melalui pertemuan tersebut, FPSR dan ABJ berharap seluruh elemen kontrol sosial, termasuk LSM dan media, dapat menjalankan perannya secara profesional, menjunjung tinggi etika, serta bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan kondusivitas birokrasi di Kabupaten Gresik maupun daerah sekitarnya.
(Red)
