Jakarta, Liputan7 Terkini – Kalangan buruh menyatakan penolakan terhadap rencana penerapan kebijakan kemasan rokok polos (plain packaging) yang tengah disusun pemerintah. Mereka menilai kebijakan tersebut bukan menjadi solusi, melainkan berpotensi memunculkan persoalan baru bagi industri hasil tembakau dan para pekerja.
Perwakilan serikat pekerja menyebut penyeragaman kemasan dapat mempermudah peredaran rokok ilegal karena masyarakat akan semakin sulit membedakan produk legal dengan produk ilegal. Kondisi itu dikhawatirkan berdampak pada penurunan produksi industri rokok resmi, mengganggu investasi, hingga meningkatkan risiko pemutusan hubungan kerja (PHK).
Selain menyerap jutaan tenaga kerja dari sektor hulu hingga hilir, industri hasil tembakau juga dinilai memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan negara melalui cukai. Karena itu, buruh meminta pemerintah mempertimbangkan secara matang dampak ekonomi sebelum menetapkan aturan tersebut.
Sementara itu, pihak Kementerian Kesehatan menyatakan penyusunan rancangan peraturan mengenai kemasan rokok telah melalui beberapa tahap konsultasi publik dan selanjutnya akan memasuki proses harmonisasi lintas kementerian sebelum ditetapkan.
Kalangan buruh berharap pemerintah membuka ruang dialog yang lebih luas dengan seluruh pemangku kepentingan agar kebijakan yang diambil mampu menjaga keseimbangan antara aspek kesehatan masyarakat, keberlangsungan industri, serta perlindungan terhadap tenaga kerja.
